1 Bagi Perekonomian. Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga dan laba. Harga merupakan dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik

Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Pariwisata dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Oleh Nandi Abstrak Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah Indonesia untuk menghasilkan devisa negara, oleh karena itu pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan dan pembiayaan kawasan wisata harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan melibatkan peran lembaga-lembaga pemerintah, stakes holder yang terkait serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kebijakan dan program yang akan diambil. Dalam makalah ini pembahasan mengenai kawasan wisata lebih difokuskan pada penguraian konsep dan praktek good governance, proses dan prosedur kelembagaan, pembiayaan pembangunan untuk pengembangan sektor pariwisata yang dikaitkan dengan pendidikan untuk meningkatkatkan kualitas sumberdaya manusia SDM di bidang kepariwisataan. Kajian terhadap pengembangan kawasan wisata di Indonesia berdasarkan pada kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dari pengembangan kawasan wisata merupakan materi yang akan dibahas dalam makalah ini. Kata Kunci Pengembangan Pariwisata, Pendidikan Kepariwisataan, Sumberdaya Manusia * Nandi, adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ± pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang km. Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut data statistik, tercatat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tahun 2002 target perolehan devisa sebesar US $ 5,8 33 M untuk 5,8 juta wisman, dan tahun 2003 US $ 6,3 M 6,9 juta wisman, sedangkan target 2004 US 7,5 M Widibyo, 2000. Dengan potensi wisata yang dimiliki masih memungkinkan peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pariwisata Dirjen –pariwisata,2004 Berdasarkan uraian diatas pembangunan dan program pengembangan pariwisata memainkan peranan yang sangat penting dalam strategi pembangunan ekonomi di suatu Negara atau daerah. Hal ini disebabkan sumbangan sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi nasional menurut Spillane 1994 dapat diukur dengan mudah dari berbagai macam tolok ukur. Dimana hal yang paling penting adalah mengenai sumbangan pada neraca pembayaran, pendapatan nasional GDP, penciptaan lapangan kerja dan sektor-sektor ikutan lainnya dari sektor pariwisata. Untuk itu, program pembangunan pariwisata dapat diprioritaskan sebagai bagian terpenting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, menengah dan jangka pendek dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Hessel Nogi S Tangkilisan 2002 hal ini meliputi 1. Pengembangan perwilayahan, pengelompokan obyek dan daya tarik wisata. 2. Pengembangan produk wisata. 3. Pengembangan jaringan transportasi/aksesibilitas antar kawasan, daerah dan internasional. 4. Pengembangan pusat jaringan publik. Berdasarkan pemahaman konsep pembangunan kepariwisataan diatas, maka usaha pemerintah daerah membangun periwisata tidak lepas dari upaya meningkatkan PAD seperti retiribusi karcis masuk objek wisata, retribusi penjualan, parkir dan retribusi perijinan usaha serta pajak hiburan, hotel dan restoran. Sedangkan perluasan kesempatan berusaha misalnya penambahan hotel, restoran, caffe, usaha dibidang hiburan, perusahaan travel, produsen dan penjual toko barang cindramata, Pedagang Kaki Lima PKL dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya usaha ekonomi kepariwisataan tersebut maka akan dengan sendirinya membuka peluang kesempatan kerja di sektor tersebut yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut di atas dapat tercipta dengan baik bergantung pada upaya dan kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama pihak stakeholders di bidang kepariwisataan. Untuk itu, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment di Maldivest tahun 1997 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan equity inter dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan Dirjen-pariwisata,2004 B. Permasalahan yang Dihadapi Mencermati uraian di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata di Indonesia antara lain, sebagai berikut 1. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat 34 melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. 2. Terbatasnya biaya atau anggaran untuk pengembangan sektor wisata. 3. Belum tersedianya sumber daya manusia SDM yang betul-betul mampu melihat peluang maupun tantangan dari sektor kepariwisataan. 4. Belum terbinanya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah daerah setempat dengan stakeholders bidang pariwisata. Misalnya keterkaitan dalam kerjasama antar pemerintah daerah dengan pengusaha pengelola objek wisata, hotel, restoran, transportasi, Telekomunikasi, pemandu wisata atau pramuwisata dan lain sebagainya. 5. Belum ada program pemasaran dan promosi pariwisata yang efektif, yang menggunakan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara C. Tujuan Penulisan Makalah ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisa 1. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam mengembangkan kawasan wisata. 2. Koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dengan stakeholder yang terkait dengan bidang pariwisata. 3. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengembangkan sektor pariwisata. D. Metodologi Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas, serta kajian literatur dari berbagai sumber informasi dan data yang kami peroleh sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. E. Teori dan konsep kepariwisataan Menurut arti katanya pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata pari dan wisata. Kata pari berarti penuh, seluruh atau semua kata wisata berarti perjalanan. Kata pariwisata dapat diartikan perjalanan penuh mulai dari berangkat dari suatu tempat ke satu atau beberapa tempat lain dan singgah kemudian kembali ke tempat semula. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan Bab IV pasal 4 disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas 1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora fauna. 2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berupa museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. Sedangkan menurut Kuncoro 2001 menyatakan bahwa atraksi wisata dikelompokkan menjadi dua, yaitu atraksi sumber daya alam dan atraksi buatan manusia. 1. Atraksi wisata alam adalah setiap ekosistem dan segala isinya. Sumberdaya alam fisik dan hayati merupakan atraksi wisata yang dapat dikembangkan untuk objek wisata alam. 35 2. Atraksi buatan manusia meliputi atraksi budaya agama, budaya modern, museum, galeri seni, situs arkeologi, bangunan, tradisi kepercayaan, animasi budaya, festival dan peristiwa olahraga olimpiade, piala dunia, turnamen. Kawasan pariwisata berdasarkan UU No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 11 ayat 1 merupakan salah satu dari sembilan kawasan budidaya. Kawasan pariwisata itu sendiri berdasarkan UU tersebut pada pasal 49 memiliki kriteria sebagai berikut a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan; b. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat 1. Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi; 2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. Tidak mengganggu fungsi lindung; 4. Tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam; 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. Meningkatkan kesempatan kerja; 8. Melestarikan budaya; 9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor kepariwisataan menurut Spillane 199414 akan terkait dengan aspek social budaya, politik dan ekonomi yang diarahkan untuk meningakatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang no. 9 tahun 1990 disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja serta memdorong pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka kemudahan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata. Disamping itu pembangunan kepariwisataan juga dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan memparerat persahabatan umat manusia dalam negeri dan antar bangsa. F. Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan Susanto 1997 bahwa asset organisasi terpenting dan harus diperhatikan oleh menejeman adalah manusia sumber daya manusia “human resources”. Hal ini bermuara pada kenyataan diman manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan-tujuan inovasi dan pencapaian tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organinasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan. Dalam kaitan ini menurut Tjokrowinoto dkk. 2001 bahwa figur atau sosok sumberdaya manusia pada abad 21 adalah manusia-manusi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut 36 1. Memiliki wawasan pengetahuan knowledge, ketrampilan skill, dan sikap atau perilaku attitude yang relevan dan mampu menunjang pencapaian sasaran dan bidang tugas dalam suatu organisasi. 2. Memiliki disiplin kerja, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan terhadap organisasi. 3. Memilki rasa tanggungjawab dan pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan kewajibanya sebagai karyawan atau unsure manajemen organisasi. 4. Memiliki jiwa kemauan yang kuat untuk berprestasi produktif dan bersikap professional. 5. Memilki kemauan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. 6. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang tehnik maupun manajemen dan kepemimpinan. 7. Memiliki keahlian dan ketrampilan yang tertinggi dalam bidang tugas dan memiliki kemampuan alih teknologi. 8. Memiliki jiwa kewirausahaan enterpreneurship yang tinggi dan konsisten 9. Memilki pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan visi, misi, dan budaya kerja organisasi. Pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi kepariwisataan kawasan wisata, karena bidang ini memerlukan tenaga kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan. Menurut Spillane James. J 1994”Salah satu masalah dalam mengembangkan pariwisata adalah tidak tersedianya fasilitas yang cukup untuk menunjang pendidikan pariwisata. Tenaga kerja yang cakap, terampil, memiliki skill tinggi dan pengabdian pada bidangnyaprofessional menjadi kebutuhan mutlak dalam bersaing di pasaran global. Produk industri pariwisata adalah “jasa”, oleh karena itu penekanannya harus pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat professionalnya. Pengembangan pengetahuan tenaga kerja ditekankan pada 3 hal pokok Warsitaningsih, 2002 1. Pengembangan pengetahuan tentang tata cara pelayanan yang berkaitan dengan bervariasinya kegiatan pariwisata, misalnya pelayanan di hotel, berbeda dengan pelayanan di tempat rekreasi atau dalam perjalanan wisata. 2. Pengembangan pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam bidang pelayanan. 3. Pengembangan SDM yang berkaitan dengan pengembangan sikap, perilaku, sopan santun, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut setiap saat selalu berubah dan mengarah pada kemajuan, sehingga ketiganya harus selalu ditingkatkan khususnya melalui pendidikan, yang juga akan mempengaruhi daya serap industri. Daya serap industri pariwisata adalah kemampuan industri pariwisata dalam menyerap dan menerima karyawan yang berasal dari lembaga pendidikan umum dan pendidikan kejuruan untuk bekerja dalam lingkup pekerjaan kepariwisataan. Kemampuan menyerap karyawan di indistri pariwisata dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut 1. Besar kecilnya industri, besar kecilnya industri pariwisata akan menentukan jumlah dan jenis pekerjaan yang membutuhkan karyawan, sehingga akan menentukan pula besarnya daya serap industri pariwisata tersebut. 2. Ketersediaan calon tenaga kerja, lembaga pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan merupakan tempat penghasil tenga kerja, misalnya melalui lembaga-lembaga formal sekolah-sekolah pariwisata baik di tingkat menengah maupun di tingkat 37 perguruan tinggi dan non formalpelatiahan-pelatihan kepariwisataan, kursus-kursus, dan lain-lain. 3. Kesesuaian kemampuan calon tenaga kerja denga bidang pekerjaan, seleksi yang ketat merupakan ssalah satu cara untuk menyerap karyawan professional artinya memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diperlukan serta dapat menentukan besarnya daya serap industri pariwisata tersebut. 4. Kondisi ekonomi, merupakan faktor utama yang menentukan besarnya daya serap suatu industri terhadap lulusan lembaga pendidikan. Situasi krisis ekonomi saat ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya daya serap industri pariwisata Dengan demikian dari keseluruhan dimensi yang ada, maka terlihat bahwa sumberdaya manusia bertumpu pada dua indikator penting yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para karyawan dan tingkat keterampilan yang berkaitan dengan bidang kerja yang ditangani karyawan tersebut. G. Konsep dan Praktek Good Governance Makna pemerintahan governance yang baik atau bersih harus dipahami sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah negara dan pihak non pemerintah termasuk masyarakat warga yang sadar akan hak-hak demokratisnya dalam suatu kerja yang keras secara bersama tanpa ada satu pihak yang mendominasi pihak lain Stoker 1998; Ganie rohman 2000. Dengan demikian para pelaku pengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang non pemerintah mempunyai wewenang untuk berpartisipasi secara penuh pengambilan keputusan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, memanfaatkan, maupun dalam melakukan pengawasan, evaluasi, atau kontrol Uphoff dan Cohen 1979. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa dalam kerja sama tersebut masing-masing pihak harus secara konsisten mematuhi aturan-aturan yang dibentuk dan disepakati bersama. Makna diatas membawa kita kepada tujuh persyaratan utama agar terjadi suatu "pemerintahan" yang bersih, menurut Mardiasmo 2004 1 Accountability Pertanggung jawaban; 2 Partisipasi; 3 Fairness keadilan dan "kebersihan"; 4 Transparancy keterbukaan; 5 Responsibility bertanggungjawab; 6 Otonomy kemandirian dan Freedom kebebasan; dan 7 Efisiensi dalam alokasi sumber daya. Menurut World Bank 2001 dalam Kuncoro, Mudrajad 2004 dampak dari lemahnya governance adalah 1. Kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena birokrasi yang korup. 2. Para investoe takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidak mampuan sistem peradilan untuik melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan yang tinggi. 3. Sumberdaya pemerintah yang langka banyak yang hilang karena sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yanga tidak transparan, manipulatif, dan banyak kebocoran. Salah satu kualitas sumber daya birokrasi yang dituntut oleh good governance adalah kualitas kewirausahaan yang dapat memjembatani antara Negara dan pasar. Kualitas kewirausahaan birokrasi diperlukan untuk mengintervensi pasar secara selektif untuk menjamin berfungsinya 38 pasar secara sehat. Menurut Tjokrowinoto dkk. 2001 Kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang birokrat berkaitan dengan hal tersebut mencakup 1. Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul didalam pasar. 2. Tidak terpaku dalam kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumental birokrasi, akan tetapi harus mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif. 3. Mempunyai wawasan futuristik dan sistematik. 4. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungakan dan meminimalkan resiko. 2. Jeli terhadap potensi dan sumber-sumber dan peluang baru. 3. Mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber menjadi resource mix yang mempunyai produktivitas tinggi. 4. Mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber yang tersedia, dengan menggeser sumber kegiatan yang berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang berproduktivitas tinggi. Kompetensi birokrasi lain yang dituntut oleh good governance adalah kemampuan atau skill untuk mengerjaklan tugas-tugas pengelolaan di instansi masing-masing. Mengenai hal ini Adil Khan dan Meier dalam Hessel Nogi S. 2002 mengemukakan bahwa good governance merupakan cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilanya bias dialdalkan dan administrasinya bertanggungjawab pada public. Dari definisi yang telah disebutkan tadi setidak-tidaknya ada 2 kompetensi yang harus dimiliki oleh birokrasi. Pertama, birokrasi haruslah mampu memberikan pelayanan publik dengan adil dan inklusif sebaik-baiknya. Hal ini menuntut kemampuan untuk memahami dan mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan merumuskannya dalam kebijakan dan perencanaan serta mengimplimentasikannya. Kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan kemampuan social. Keseluruhan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kualitas manusia Indonesia khususnya aparatur pemerintah dalam manajemem pembanguanan yakni mereka yang memiliki tiga kualifikasi sebagai berikut Pertama, melekatnya sifat-sifat loyalitas dedikasi dan motivasi kerja dalam mengemban tugas-tugasnya. Kedua, dimilikinya keahlian dan kemampuan professional dan Ketiga, dilaksanakanya sikap-sikap mental yang berorientasi pada etos kerja yang tertip, jujur, bisiplin, produktif dan bekerja tanpa pamrih. H. Koordinasi dan Kerjasama Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pengertian koordinasi menurut Stoner dalam Dann Sugandha, 1988 adalah proses penyatu paduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan Leonard dalam Sutarto, 1998 mendefinisikan koordinasi sebagai penyesuaian diri dari berbagai satuan organisasi dalam setiap kegiatan sehingga masing-masing bagian memberikan sumbangan yang optimal pada hasil secara keseluruhan. Kesimpulan dari pendapat dua ahli administrasi tersebut di atas adalah sebagai berikut 1. Suatu unit dalam organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan dari unit lainnya. 2. Untuk mencapai tujuan organisasi maka tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi dari unit lainnya secara menyeluruh dan terpadu. 39 Konsep koordinasi didalamnya terkandung kebutuhan akan integrasi, komunikasi dan pelaksanaan tugas serta saling ketergantungan antar unit-unit organisasi. Hani Handoko 1995 mengemukakan tiga komponen dasar yang harus diperhatikan sebagai mekanisme dasar bagi pencapaian koordinasi yang efektif sebagai berikut 1. Hierarki manajerial yaitu rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. 2. Aturan dan prosedur yaitu keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. 3. Rencana dan penetapan tujuan yaitu sebagai alat koordinasi dengan cara pengarahan kepada seluruh unit organisasi yang ada. Dengan demikian dapat diperoleh manfaat dari pelaksanaan koordinasi secara terpadu dan sistematis Sutarto, 1998 adalah sebagai berikut 1. Menghindari pendapat atau perasaan penting dari salah satu unit organisasi. 2. Menghindari perasaan saling lepas antar organisasi. 3. Menghindari pertentangan antar pejabat atau antar unit organisasi yang ada. 4. Menghindari perebutan fasilitas yang dimiliki oleh organisasi. 5. Menghindari terjadinya saling tunggu antar unit organisasi. 6. Menghindari kekembaran pengerjaan terhadap suatu kegiatan organisasi, sekaligus kekosongan pengerjaan. 7. Terjadinya kesatuan langkah, tindakan, sikap an saling membantu antar pejabat atau unit organisasi yang ada. Dari pendapat para ahli organisasi dan manajemen tersebut di atas dapat diambil kesimpulan mengenai beberapa aspek penting dari konsep penerapan koordinasi sebagai berikut 1. Terdapat unit-unit organisasi maupun individu yang mempunyai fungsi yang berbeda dalam rangka penyelenggaraan organisasi secara keseluruhan. 2. Terdapat bermacam sumberdaya antara lain, tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan anggota teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya yang berperan terhadap keberhasilan organisasi. 3. Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun unit organisasi yang ada. 4. Ada kesatu-paduan diantara seluruh kegiatan baik pada level individu maupun pada unit organisasi. 5. Ada keserasian karena kegiatan itu dilakukan menurut sistematika, waktu pengerjaan dan menghindari kekosongan serta duplikasi kegiatan organisasi. 6. Terdapat arah yang sama dari keseluruhan unit organisasi untuk sama-sama bergerak pada sasaran atau tujuan yang sama. 7. Dengan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat, diharapkan dapat terjalin jerjasama yang erat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. I. Kesimpulan dan rekomendasi Pengembangan kawasan wisata di Indonesia muncul sebagai industri baru yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan nasional maupun daerah, sehingga pemerintah berupaya keras untuk mengembangkan sektor ini dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu pengelolaan, pengembangan, dan pembiayaan kawasan wisata memerlukan daya dukung dari banyak stakes holder public, private, dan society sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Namun demikian keberhasilan pengembangan kawasan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumberdaya 40 manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kawasan wisata, kebijakan hukum yang memberikan kemudahan, keamanan, transparansi dan kenyamanan bagi para investor maupun wisatawan dalam menanamkan modal dan menikmati kawasan wisata, serta sosialisasi dan promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas, kami dapat merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kawasan wisata, sebagai berikut 1. Percepatan pemulihan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sehingga diharapkan dapat menghapus stigma keberadaan teroris di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap menguatnya tingkat kepercayaan kepariwisataan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan maupun para investor lokal maupun mancanegara untujk berkunjung atau menanamkan modalnya dalam sektor pariwisata di Indonesia. 2. Sektor pariwisata merupakan sektor tersier dimana preferensi wisatawan sangat ditentukan oleh tingkat kenyamanan, maka dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi obyek wisata mutlak dibutuhkan. Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah, dan lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama terkait dengan arahan pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara, termasuk juga arahan pengembangan alokasi bandara dan pelabuhan. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka system dan mekanisme pendidikan dan latihan diklat perlu di desain secara baik, sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan di masa yang akan datang, khususnya tuntutan menciptakan aparatur yang memiliki keunggulan kompetitif, bersih dan berwibawa, handal serta efektif dan efisien. 4. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan bank maupun non-bank baik lembaga pemerintah maupun swasta untuk menciptakan investasi baru dalam rangka mengembangkan daerah tujuan wisata. 5. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan kegiatan pariwisata, harus dilakukan secara koordinatif dan terpadu antar semua pihak yang terkait sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral dan menghindari terjadinya konflik antar sektor. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif sampai dengan kegiatan hilir kegiatan produksi jasa. 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan pelaksanaan pembangunan. Dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 7. Melaksanakan program-program promosi yang efektif secara berkesinambungan, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik wisatawan manca Negara maupun wisatawan nusantara. J. DAFTAR PUSTAKA 41 ..........2006. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung. Fokus Media. ………...1999. Kurikulum SMK, Landasan, Program, dan Pengembangan. Jakarta. Depdikbud. ……….2007. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bandung Fokus Media. Djojonegoro, Wardiman. 1998. Pengembangan Sumbedaya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan SMK. Jakarta. Jayaklarta Agung Offset. Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Jakarta, Erlangga Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Andi. Marpaung, Happy, 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung, Alfabeta Bandung. Spillane, James, Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Yogyakarta, Kanisius. dan Praktek Good Governance. Jakarta Com. 2007. Lingkungan Strategis dan Permasalahan Pembangunan Bidang Kesra. Jakartra. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 42 ... NDONESIA merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi alam, seni budaya, dan sumber daya yang melimpah [1]. Hal ini merupakan modal yang dimiliki Indonesia dalam hal peningkatan serta pengembangan pariwisata nasional; dengan pariwisata nasional yang berkembang, jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara dapat ditingkatkan. ...... Hal ini sejalan dengan konsep kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tahun 1990, disebutkan bahwa penyeenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka kemudahan untuk memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata. Disamping itu pembangunan kepariwisataan juga dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan umat manusia dalam negeri dan antar bangsa Nandi, 2008. ...... Namun, masyarakat di Kabupaten Magelang masih banyak yang belum sadar akan pariwisata dan belum memiliki pandangan bahwa pariwisata dapat meningkatkan perekonomian mereka [3]. Oleh karena itu, peningkatan peran masyarakat setempat sebagai sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata harus dilibatkan agar mereka dapat merasakan manfaatnya secara langsung [8]. ...Ugi Setyaningsih NawaningrumHanung Eka AtmajaAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menerangkan terkait peran dari sumber daya manusia pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dan metode pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui observasi, analisis dokumen, hasil wawancara dan studi pustaka sebagai instrument pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pariwisata di Indonesia mempunyai peran yang besar sebagai pengerak ekonomi. Masyarakat dikawasan pariwisata merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting untuk berkonstribusi dalam meningkatkan pariwisata didaerah tersebut. Peran sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang merupakan aspek keberhasilan dalam melakukan pengembangan potensi wisata yang ada. Peran sumber daya manusia selaku penggerak industri pariwisata bisa diwujudkan melalui pendidikan kepariwisataan dan pelatihan ketrampilan pariwisata, yang akan meningkatkan pelayanan serta keprofesionalan SDM pariwisata. Sehingga akan meningkatkan jumlah pengunjung. Untuk masyarakat disekitar wilayah wisata akan merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata didaerahnya yaitu sebagai sarana mata pencaharian yang dapat membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat. Abstract This study aims to identify and explain the role of human resources in the development of tourism in Magelang Regency. The analysis in this study used a qualitative descriptive analysis. The data collection methods used were observation, document analysis, interviews and literature study as data collection instruments. Based on the results of the study, it can be concluded that tourism in Indonesia has a major role as an economic driver. The community of tourists is a human resource that has an important role to contribute in increasing tourism in the area. The role of human resources in the development of tourism in Magelang Regency is an aspect of success in developing existing tourism potential. The role of human resources as the driving force for the tourism industry can be realized through tourism education and tourism skills training, which will improve the service and professionalism of tourism human resources. So that it will increase the number of visitors who visit. The community around the tourist area will benefit from the development of tourism in their area, namely as a means of livelihood that can help prosper the economy of the community.... Tjokrowinoto, dkk dalam Nandi, 2008 3. Mempunyai tanggung jawab dan pemahaman terhadap tugas dan kewajibannya sebagai karyawan atau unsur manajemen organisasi. Dengan adanya rasa tanggung jawab pada individu yang bekerja, maka program-program yang telah dibuat dapat terwujud, serta tujuan utama untuk memajukan wilayah tersebut dapat menjadi kenyataan. ...Desa wisata merupakan program unggulan kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan seria terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilavah itu. Desa Wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, untuk meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat, keikutsertaan dalam mengsukseskan pembangunan Kepariwisataan Pengembangan desa wisata memerlukan usaha - usaha yang baik dan maksimal agar memperoleh hasil yang baik pula. Tentu usaha yang dikembangkan adalah usaha yang berakar kepada potensi yang dimiliki setiap desa. Bagi desa-desa yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang pariwisata bisa mengembangkan desa wisata. Pengembangan desa wisata memiliki banyak dampak positif. Salah satunya adalah memperkenalkan kearifan atau ciri khas dari desa itu sendiri pada wisatawan. Pengembangan desa wisata di apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat di daerah itu sendiri seperti meningkatnya perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu. Meskipun begitu, pengembangan desa wisata membutuhkan lingkungan yang baik, namun bilamana dalam pengembangannya tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan akan menimbulkan dampak negatif.... 174 keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan zaman dahulu, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Nandi, 2008. ...Rifqi Nur AmaliThe research was implemented in Taman Wisata Alam Angke Kapuk, North Jakarta on February - March 2016. The purpose of this research were to know and analyze 1 profile of Taman Wisata Alam Angke Kapuk, 2 the existing internal and external factors of Taman Wisata Alam Angke Kapuk, 3 the proper development strategy and management based on the analysis of SWOT. Research methodology utilized in this study include; descriptive research design, quantitative and qualitative type of data, primary and secondary source of data, incidental sampling technique, data collection using an observation, interview, questionnaire completion and documentation, and likert scale to measure the degree of visitors statement and opinion. Data analysis using SWOT and decision making using grand strategy matrix. The results revealed that the coordinate is at which also means that it lies at Quadrant I. The findings showed that the suitable development strategy for Taman Wisata Alam Angke Kapuk of the current condition is the aggressive strategy or SO strategy by making use all of strenghts to reach all possible opportunities.... The Kanume people have a high interaction relationship with natural resources. They have their own customary rules to regulate protection and utilization patterns in using forest resources that have been passed down from generation to generation from their ancestors [26] . The culture of the Kanume tribe explains that the clans in the Kanume people who inhabit the Wasur National Park area believe that humans are an integral part of nature so that nature becomes a unity that cannot be separated from human life and the community has a culture that protects the nature around them with a belief that has been going on for generations. ...The focus of this research lies in community empowerment based on culture and local communities as well as sustainable ecotourism, which is directed at a complicated mechanism of empowerment elements, local culture that is thick in ecotourism to get added value for the novelty of ecotourism research. The object of research is Wasur National Park WNP, Papua, Indonesia. Qualitative methods have been used to obtain accurate data and information, in-depth interviews with indigenous people to find out the benefits or functions of their culture that can be developed in ecotourism, interviews with leaders and staff of WNP and the Department of Culture and Tourism to find out the potential and processes empowerment and existing tourism potential. As a result, from the perspective of empowerment, local people will easily follow the empowerment process provided that they use methods that are culturally appropriate which is from the viewpoints from the culture of sasi, totem and sacred places. The culture adopted by the community is in accordance with the principles of ecotourism that supports sustainability, environmental conservation, protection of environmental resources and increases economic value. However, it is recommended to carry out modified socialization in accordance with the current conditions. Hence, tourists who visit WNP do not become afraid of the very rigid sanctions which are applied to them who violate the existing cultural and environmental customs. Moreover, to get added economic value in the tourism business within WNP, it is necessary to explore the potential of cultural wealth, natural and biological wealth so that it becomes the main attraction in carrying out the economic empowerment of local communities in the field of ecotourism.... Indonesia is the largest archipelago in the world, making tourism its most efficient sector to boost foreign exchange Nandi, 2016. Besides, Indonesia is already equipped with the availability of resources needed for tourism development such as human resources HR, geographical location with a variety of natural resources, diversity of ethnicities and cultures as well as culinary delights. ...The existence of tourist objects and attractions is the most important component in a tourism activity. Likewise with the existence of tourist attractions in Bedengan, Malang, Indonesia, the number of existing visits has fluctuated. This is because there are several interesting factors encouraging tourists to visit Bedengan such as, its location which is close to several campuses, its large area which makes it suitable to set up a camp, landmass that can be used for outdoor, a very serene view with a narrow river and clean and fresh water from a waterfall, and its cheap price for the entrance ticket which is only Rp 5,000. This study discusses the image of Bedengan as tourist destination and its influence on tourist interest in travelling, through promotion as a mediating variable. Four hypotheses were developed in order to answer the objective of the study. The population in this study were tourists who visited Malang Bedengan Nature Tourism, with a sample of 100 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression with two models. The tested hypotheses are concluded as 1 There is a positive and significant effect of destination image on tourist interest in travelling, 2 There is a positive and significant influence of promotion on tourist interest in travelling, 3 There is a positive and significant influence of destination image on promotion, and 4 There is a positive and significant effect of destination image on tourist interest in travelling through promotion. The findings of the study can assist the stakeholders to use promotional tools to market the image of Bedengan as tourist UmasugiPariwisata menjadi sektor yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan suatu kawasan dengan mengharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola layanan pariwisata. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemetaan kebutuhan sumber daya manusia dalam mengelola kawasan Ekowisata Nusliko di Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif maka data primer dan sekunder yang diperoleh dari pengambilan data selanjutnya dianlisis untuk mengambarkan kebutuhan sumber daya manusia dalam mengelola Nusliko Park. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kawasan Nusliko Park yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah belum dikelola secara profesional. Karena mengalami kekurangan tenaga kerja dalam melayani wisatawan, sehingga sering ditutup dan kondisi sebagian sarana-prasarana telah rusak. Maka dari itu kebutuhan sumber daya manusia yang harus disiapkan Dinas Pariwisata dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni 1 Manajer Obyek Wisata; 2 Asisten Manajer Obyek Wisata; 3 Karyawan Administrasi, 4 Teknisi, 5 Pemandu Obyek Wisata; 6 Penjaga Keamanan; 7 Petugas Kesehatan, dan 8 Petugas Kebersihan. Sehingga dapat mendukung pengelolaan Kawasan Ferdy Firmansyah Fatimah Zahra NasutionTourism development is inseparable from supporting public policies where the quality of public management is one of the supporting factors for tourism development in a certain area. Meanwhile, tourism activities contribute and support revenues for local and central governments through taxes and the economic benefits they generate. This study aims to evaluate the effectiveness of public management in tourism by raising a case study in the East Priangan region, West Java Province, namely the City of Tasikmalaya, Tasikmalaya District and Ciamis District. This research uses quantitative methods with a tourism consumer survey approach and a survey of renewable concepts to be applied by public policy stakeholders in tourism development in the East Priangan region. The result, survey A got a score of or at grade "D" unsatisfactory and survey B got a score of or at grade "A" very satisfying. Thus, this study recommends a renewable approach in seeing the potential for regional development to formulate various public policies that support regional economic growth. Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari kebijakan publik yang mendukungnya dimana kualitas manajemen publik menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan pariwisata dalam suatu wilayah tertentu. Sementara itu, kegiatan pariwisata memberikan kontribusi dan dukungan pemasukan bagi pemerintah daerah dan pusat melalui pajak dan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen publik bidang pariwisata dengan mengangkat studi kasus pada Wilayah Priangan Timur, Provinsi Jawa Barat yakni Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei konsumen pariwisata dan survei konsep terbarukan untuk diterapkan oleh pemangku kebijakan publik dalam pembangunan pariwisata di Wilayah Priangan Timur. Hasilnya, survei A mendapatkan skor 27,56988 atau pada grade “D” tidak memuaskan dan survei B mendapatkan skor 83,4125 atau pada grade “A” sangat memuaskan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan sebuah pendekatan terbarukan dalam melihat potensi pembangunan daerah untuk merumuskan berbagai kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Asep Syaiful BahriFitri AbdilahThe development of tourism sector in Labuan Bajo is expected to improve the welfare of the local community. The purpose of this research is to see the potential of human resources in the tourism sector, as well as to find out the opportunities and challenges of human resources for tourism midwives in Labuan Bajo. This study was designed with a qualitative descriptive approach to describe the various data obtained. Primary data is a factual approach to support secondary data that has been obtained earlier. The results of the study indicate that the development of labor absorption and the availability of labor is still a gap that must be considered to make Labuan Bajo a premium destination. The development of infrastructure and the tourism industry has not been matched by the development of human resources in Labuan Bajo. The findings of this study indicate that the problem of human resources in Labuan Bajo is not only about availability, but also about insufficient qualifications. For this reason, increasing the quality and quantity of labor availability needs to be accelerated by providing educational institutions and skills that are in accordance with destination Sumbedaya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan SMKWardiman DjojonegoroDjojonegoro, Wardiman. 1998. Pengembangan Sumbedaya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan SMK. Jakarta. Jayaklarta Agung Daerah dan Pembangunan Daerah, Jakarta, Erlangga MardiasmoMudrajad KuncoroKuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Jakarta, Erlangga Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit MarpaungMarpaung, Happy, 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung, Alfabeta Strategis dan Permasalahan Pembangunan Bidang Kesra. Jakartra. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. SpillaneJ S J Pariwisata IndonesiaSpillane, James, Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Yogyakarta, Kanisius. dan Praktek Good Governance. Jakarta Com. 2007. Lingkungan Strategis dan Permasalahan Pembangunan Bidang Kesra. Jakartra. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

AlternatifBerwisata di Tengah Pandemi, Menjelajahi Destinasi lewat Tur Virtual. Ketua Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia, I Gede Ardika menambahkan, kearifan lokal dan kekayaan budaya setempat merupakan warisan yang harus dijaga oleh seluruh kalangan, terutama oleh masyarakat setempat dengan memerhatikan aspek kesejahteraan

indikator daya tarik wisata menurut para ahli